Pendatang dari Jawa ke Papua
Gubernur Papua Lukas Enembe mengungkapkan, beberapa bulan terakhir ini migrasi penduduk yang luar biasa terjadi di Papua, dengan jumlah orang yang masuk ke Papua cukup banyak.
“Siapa yang mengatur ini? Negara yang atur atau memang ini transmigrasi gelapkah?” katanya dengan nada tanya kepada wartawan, Kota Jayapura, Papua, Selasa, (16/8) malam. Untuk itu, kata Lukas, pihaknya akan melakukan penertiban terkait orang masuk ke Papua.
“Ini akan kami tertibkan, minta bupati, terutama Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, dan kabupaten Merauke. Sebab penyebaran orang datang ini, menuju ke daerah ini,” katanya.
Menurut Lukas, dirinya masih merasa heran, kenapa beberapan bulan belakangan ini orang dari luar Papua masuk ke wilayah-wilayah itu. “Ini siapa yang mengatur. Ini negara, jadi kami harus tertibkan. Ini juga salah satu yang akan kami bahas, sebab masalah besar di Papua,” jelasnya.
Sebenarnya, Papua sudah melarang pengiriman transmigrasi ke Papua.
“Tapi sekarang ada pengiriman orang yang luar biasa dari Pulau Jawa ke Papua. Ini orang Yogyakarta saja bisa tertibkan orang dengan aturan mereka melalui undang-undang keistimewaan, masa kami tak bisa melakukan hal yang sama?”tukasnya.
Seperti diketahui sejak Gubernur masih dijabar Barnabas Suebu, Papua dengan tegas menolak program transmigrasi yang ditawarkan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini disertai alasan jika program transmigrasi dibuat. Maka jurang atau daya saing antara penduduk lokal dan kaum pendatang semakin terbuka lebar. Sementara saat ini masyarakat Papua masih hidup dibawah garis kemiskinan.
Pada kesempatan itu Gubernur Lukas Enembe menambahkan, saat ini para mahasiswa asal Papua yang ada di Yogyakarta dilarang dan dicap separatis.
“Saya sudah menghadap Gubernur Yogyakarta, tapi tak bisa, tetap cap separatis itu untuk mereka (mahasiswa asal Papua). Bahkan mereka tak bisa dapat rumah dan tempat kos,” katanya.
Akibat hal seperti ini, kata Lukas, para mahasiswa asal Papua di Yogyakarta minta dipulangkan ke Papua, padahal jumlah mahasiswa asal Papua yang ada di luar Papua bukan sedikit. Misalnya saja, di Yogyakarta ada 7 ribu lebih, di Manado juga ada 7 ribu lebih, belum lagi di beberapa daerah di Pulau Jawa, seperti di Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah.
“Ini kalau kami pulangkan akan menjadi masalah besar di Papua. Untuk itu, hal ini bukan persoalan provinsi, tapi sudah menjadi masalah negara. Kondisi sekarang begitu. Mereka (mahasiswa asal Papua) akan datang berkelahi dengan orang yang datang ke sini (masuk ke Papua). Itu sudah pasti. Situasi Papua seperti itu,” tutupnya. (http://www.netralitas.com/nusantara/read/8480/pendatang-dari-jawa-ke-papua-membludak)
“Siapa yang mengatur ini? Negara yang atur atau memang ini transmigrasi gelapkah?” katanya dengan nada tanya kepada wartawan, Kota Jayapura, Papua, Selasa, (16/8) malam. Untuk itu, kata Lukas, pihaknya akan melakukan penertiban terkait orang masuk ke Papua.
“Ini akan kami tertibkan, minta bupati, terutama Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, dan kabupaten Merauke. Sebab penyebaran orang datang ini, menuju ke daerah ini,” katanya.
Menurut Lukas, dirinya masih merasa heran, kenapa beberapan bulan belakangan ini orang dari luar Papua masuk ke wilayah-wilayah itu. “Ini siapa yang mengatur. Ini negara, jadi kami harus tertibkan. Ini juga salah satu yang akan kami bahas, sebab masalah besar di Papua,” jelasnya.
Sebenarnya, Papua sudah melarang pengiriman transmigrasi ke Papua.
“Tapi sekarang ada pengiriman orang yang luar biasa dari Pulau Jawa ke Papua. Ini orang Yogyakarta saja bisa tertibkan orang dengan aturan mereka melalui undang-undang keistimewaan, masa kami tak bisa melakukan hal yang sama?”tukasnya.
Seperti diketahui sejak Gubernur masih dijabar Barnabas Suebu, Papua dengan tegas menolak program transmigrasi yang ditawarkan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini disertai alasan jika program transmigrasi dibuat. Maka jurang atau daya saing antara penduduk lokal dan kaum pendatang semakin terbuka lebar. Sementara saat ini masyarakat Papua masih hidup dibawah garis kemiskinan.
Pada kesempatan itu Gubernur Lukas Enembe menambahkan, saat ini para mahasiswa asal Papua yang ada di Yogyakarta dilarang dan dicap separatis.
“Saya sudah menghadap Gubernur Yogyakarta, tapi tak bisa, tetap cap separatis itu untuk mereka (mahasiswa asal Papua). Bahkan mereka tak bisa dapat rumah dan tempat kos,” katanya.
Akibat hal seperti ini, kata Lukas, para mahasiswa asal Papua di Yogyakarta minta dipulangkan ke Papua, padahal jumlah mahasiswa asal Papua yang ada di luar Papua bukan sedikit. Misalnya saja, di Yogyakarta ada 7 ribu lebih, di Manado juga ada 7 ribu lebih, belum lagi di beberapa daerah di Pulau Jawa, seperti di Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah.
“Ini kalau kami pulangkan akan menjadi masalah besar di Papua. Untuk itu, hal ini bukan persoalan provinsi, tapi sudah menjadi masalah negara. Kondisi sekarang begitu. Mereka (mahasiswa asal Papua) akan datang berkelahi dengan orang yang datang ke sini (masuk ke Papua). Itu sudah pasti. Situasi Papua seperti itu,” tutupnya. (http://www.netralitas.com/nusantara/read/8480/pendatang-dari-jawa-ke-papua-membludak)
Komentar
Posting Komentar